Bau - Bau adalah desa yang berada di kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pada tahun 2008. https://bau_bau.desa.id id-id http://baubau.lpkpd.org/berita/detail/kegiatan-bumdes FREWREBEFEVF http://baubau.lpkpd.org/berita/detail/desain-dana-desa-2018-bakal-berbeda- BERDESA.COM – Kenaikan jumlah anggaran dana desa tahun 2018 juga bakal membuat disain dana desa menjadi berbeda. Tahun 2018 dana desa lebih diorientasikan pada terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja di desa. Alokasi dana desa juga bakal berbeda-beda tiap desa. Orientasi penciptaan lapangan kerja disampaikan Presiden Jokowi kepada wartawan baru-baru ini. Jokowi meminta program yang berkaitan dengan dana desa untuk terus diperbaiki dan ke depan diorientasikan pada penciptaan lapangan kerja di desa. Orientasi penciptaan lapangan kerja ini dana desa ini bisa memanfaatkan sekitar 20 persen dana desa. Bukan itu saja, Presiden juga ingin agar desa menggarap sendiri proyek miliknya dan bukan malah mengundang orang dari luar desa. Upah yang didapatkan juga dari dana desa. Ini bukan perkara mudah karena hingga saat ini sebagian desa masih memiliki keterbatasan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengerjakan sendiri program-program desa mereka sendiri. Maka untuk menyiapkan diri menyambut dana desa yang lebih besar tahun depan, desa-desa harus mendorong kualitas sumber daya manusia warganya sehingga bisa menjalankan sendiri program-program pembangunan desa dan tidak perlu menggunakan kontraktor dari luar. Target mengerjakan program dengan kekuatan SDM-nya sendiri ditargetkan sudah bisa dilakukan desa-desa di Indonesia karena desa-desa sudah belajar bagaimana mengerjakan program pembangunan mereka pada 2017 ini. Disain yang paling bakal sangat membedakan antara dana desa 2017 dengan 2018 adalah mengenai jumlah dana yang bakal diperoleh desa-desa. Jika tahun ini dibagikan dengan cara merata dengan nominal yang sama maka tahun depan bakal berbeda satu sama lain. Dana desa tahun 2018 bakal mengutamakan pengentasan kemiskinan di desa-desa. Sampai hari ini masih sangat banyak desa yang mengalami ketidakberdayaan ekonomi sehingga disebut sebagai kantung kemiskinan. Inilah yang bakal dibabat oleh dana desa. Maka 2018 yang akan datang angka perolehan dana pada desa-desa itu bakal disesuaikan dengan situasi ekonomi desa. Bagi desa dengan jumlah warga miskin lebih besar maka bakal mendapat kucuran lebih besar dan sebaliknya, desa yang sudah memiliki kekuatan ekonomi sehingga angka kemiskinannya kecil bakal mendapatkan dana lebih kecil. Cara ini dinilai bakal lebih adil karena memberikan dorongan yang kuat bagi desa yang miskin untuk bisa mendongkrak dirinya menjadi sejahtera. Maka tahun 2018 mendatang, desa-desa yang masih tertinggal bakal melakukan lompatan besar dan desa yang sudah melaju kencang bakal bisa mengembangkan dirinya dari dana desa yang mereka sudah dapatkan.(aryadji/berdesa) http://baubau.lpkpd.org/berita/detail/awas-lima-lubang-maut-penggunaan-dana-desa BERDESA.COM – Daftar kasus penyalahgunaan dana desa terus memanjang. Di satu sisi, fakta ini membuat para Kepala Desa musti ekstra hati-hati menggunakan dana ini. Di sisi lain, para awak desa yang masih belum menguasai regulasi ketar-ketir jangan sampai dirinya salah langkah tanpa sengaja. Pertanyaannya, pada titik mana saja dana desa rawan diselewengkan? Berikut ini lima lubang maut yang bisa menyeret kepala desa ke tembok penjara: 1. Proses Perencanaan Proses perencanaan penganggaran sangat mungkin disusupi kepentingan para elit desa. Karena lemahnya kontrol selama ini, banyak sekali penggunaan mata anggaran desa disusun berdasar kepentingan mereka mendapatkan keuntungan materiil dari sana seperti penentuan proyek yang ternyata dimunculkan hanya karena bakal jadi lahan garapan para elit ini. 2. Proses Pertanggungjawaban Sebanyak 2 Kali Seperti pepatah, jangan gampang percaya statistik. Mencontoh banyaknya kasus korupsi tingkat tinggi yang dilakukan banyak oknum negeri ini. Laporan pertanggungjawaban dana desa juga sangat rawan manipulasi data. Laporan ternyata hanya menyajikan angka-angka fiktif yang tak jelas pertanggungjawabannya. Tokoh dan warga desa harus benar-benar mencermati model laporan pemerintah desa mereka. Soalnya seringkali warga lantas diam hanya karena sudah disodori angka tanpa mencoba menganalisa antara angka dengan realitas yang ada. Harus mulai digalakkan kebiasaan menganalisa laporan statistik agar tidak ada tindak pidana penyalahgunaan dana pada proses ini. 3. Proses Monitoring dan Evaluasi Berpikir positif itu baik tetapi dalam konteks penggunaan dana milik rakyat Indonesia, tinggalkan dulu pikiran itu dan mulailah melakukan monitoring proses penggunaan dana dengan baik. Baca dan pahami baik-baik apa yang ada dalam perencanaan dan bandingkan dengan pelaksanaan programnya. Singkirkan lebih dahulu masalah ‘ewuh-prakewuh’ dalam hal ini soalnya seringkali pelaksanaan monitoring hanya bersifat formalitas dan telat melakukan deteksi ketika ada rakta-fata yang mengarah pada penyalahgunaan dana. Jangan sampai malah sebaliknya, monitoring hanya menjadi acara formal dan menyajikan laporan baik-baik saja karena para pengawas malah berkomplot untuk mendapatkan keuntungan dari dana milik warga ini. 4. Proses Pelaksanaan Nepotisme adalah salahsatu pola yang biasanya terjadi di seluruh wilayah nusantara ini. Maka, cermati baik-baik siapa yang melaksanakan berbagai program di desa Anda. Jangan hanya diam ketika Anda mendapatkan fakta ternyata pelaksana programnya adalah saudara-saudara atau keluarga sang penguasa. Jangan terkecoh, bukan hanya keluarga melainkan juga orang-orang dekat kepala desa. Biasanya kepala desa atau perangkat akan berdalih ‘terpaksa’ melakukan itu karena tidak ada SDM yang dianggap mampu. Jangan gampang menyerah oleh jawaban seperti ini. Minta pemerintah desa menunjukkan secara transparan apa saj aproses pelaksanaan yang sedang atau telah mereka jalankan dan cek hasilnya, apakah sudah sesuai dan tepat sasaran seperti yang dijanjikan? Begitu menemukan fakta yang ganjil dan tidak sesuai, pertanyakan itu dan minta jawaban yang komprehensif alias jelas dan tuntas. 5. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Ada banyak proyek pengadaan barang dan jasa. Bukan rahasia lagi, inilah salahsatu sumber korupsi paling berbahaya di dunia. Model kejahatan paling kentara adalah mark up alias menaikkan harga barang sehingga negara sangat dirugikan. Kasus seperti ini hampir tiap hari menghiasi pemberitaan televisi seperti pengadaan UPS, bagian dari perangkat komputer di lingkungan DPRD DKI Jakarta yang harganya dikerek berlipat-lipat itu dan berderet kasus lainnya. Maka proses pengadaan barang mengharuskan adanya transparansi dari pihak penyedia produk dan sekaligus para pembanding agar tak ada mark up. Seluruh proses ini juga harus transparan. Soalnya, manipulasi sangat mungkin terjadi karena pihak yang memenangi tender berkolaborasi dengan penyedia produknya. Lima titik inilah yang paling gampang dideteksi oleh warga desa sehingga tak perlu ada dana yang raib dimakan para penguasa kebijakan desanya. Beberapa deteksi pendukung adalah tingkat kepemilikan dan gaya hidup orang-orang yang terlibat dengan proses penggunaan dana itu. Tetapi tentu dengan ukuran dan pertimbangan yang jelas. Jangan sampai asal menuduh. Misalnya, seorang perangkat desa tiba-tiba membeli mobil baru. Jangan lantas menuding pembelian mobil dari hasil korupsi karena bisa jadi sang perangkat desa mendapatkan warisan atau habis menjual tanahnya sendiri. Jadi, apakah Anda sudah siap mengawal penggunaan dana desa Anda? (aryadjihs/berdesa) http://baubau.lpkpd.org/berita/detail/12-negara-tertarik-bikin-program-dana-desa-seperti-indonesia- Berdesa.com – Program Dana Desa yang sudah memasuki tahun ketiga di Indonesia ternyata memincut banyak negara berkembang lainnya. Sebanyak 12 negara di Asia Pasific mengungkapkan ketertarikan mereka melakukan seperti yang dilakukan Indonesia yakni menaikkan anggaran dana desa. Mereka menganggap program ini cukup berhasil mendorong ekonomi pedesaan. Kabar ini disampaikan Menteri Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan HUT ke-500 Reformasi Gereja di Gereja GMIT Eden Kisbaki, Kelurahan Manutapen, Kota Kupang, pekan lalu. Duabelas negara di Asia Pasific menilai, program dana desa cukup berhasil mengangkat ekonomi pedesaan meningkat signifikan. Duabelas negara ini bahkan meminta badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menjadikan program dana desa sebagai mandatory program (program wajib) untuk diterapkan di negara-negara berkembang. “Saya telah diundang lembaga internasional ke Jerman untuk bicara mengenai pelaksanaan program dana desa di Indonesia November ini,” kata Eko. Namun demikian Menteri Desa mengakui masih ada persoalan dalam pengelolaan dana desa. Salahsatunya mengenai potensi penyalahgunaan dana desa. Besarnya dana desa yang saat ini mengucur di satu sisi adalah peluang bagi desa untuk maju tetapi juga peluang besar untuk disalahgunakan. Berbagai faktor ‘kesalah-gunaan’ ini bisa terjadi, pertama karena sengaja melakukan penyalahgunaan dengan menggunakan beragam motif yang intinya mengambil keuntungan yang tidak sepantasnya melalui berbagai proyek yang dijalankan. Kedua, karena keterbatasan kemampuan administrasi pada kepala desa yang belum memahami sepenuhnya aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan dana desa sehingga mendapatkan masalah. Untuk mencegah terjadinya kesalah pemanfaatan dana desa dan agar dana desa bisa benar-benar menciptakan lompatan ekonomi di desa, Menteri Desa meminta semua pihak termasuk kalangan pemuka agama di gereja untuk mendukung dan turut mengawasi pelaksanaan program penguatan ekonomi melalui dana desa. Kementerian Desa sendiri telah membentuk Satuan Tugas Dana Desa yang bertugas mengawasi jalannya penggunaan dana desa di seluruh Indonesia. Bukan itu saja, Kementerian juga menggandeng berbagai pihak seperti Kepolisian dan Kementerian Dalam Negeri untuk turut melakukan pengawasan dana desa. Tahun 2017 adalah tahun ketiga pelaksanaan program dana desa. Setiap tahun jumlah dana yang diberikan pada desa-desa se-Indonesia terus meningkat bahkan dua kali lipatnya. Tahun 2017 ini dana yang mengucur sebanyak Rp. 60 triliun dan rencananya bakal naik menjadi Rp. 120 triliun pada 2018.(aryadji/berdesa) http://baubau.lpkpd.org/berita/detail/apa-saja-isi-apbn-2018- Berdesa.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dikatakan sebagai nafas yang akan membuat sebuah negara mengembang dan memakmurkan rakyat atau sebaliknya, jika tidak dijalankan dengan baik bakal bisa menciptakan menjadi sumber kejahatan korupsi yang pada akhirnya menggerogoti kepercayaan rakyat pada negara. APBN adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Di Indonesia periode penyusunan dan pelaksanaan APBN dimulai 1 Januari hingga 31 Desember di tahun yang sama, disebut sebagai tahun anggaran. Ada tiga unsur utama dalam APBN yakni mengenai pendapatan negara, belanja dan pembiayaan. Mengenai pendapatan negara, ada beragam pendapatan negara namun umumnya disebut sebagai pajak dan bukan pajak. Namun sebagian besar pendapatan berasal dari pajak. Dan ternyata sampai sekarang, pendapatan terbesar negeri ini tetap saja dari sektor pajak. Yang dimaksud dengan belanja adalah semua hal yang harus dibayar pemerintah mulai dari gaji PNS, pembangunan jalan, pembangunan gedung pembangunan gedung, pembelian barang kantor pemerintah, dana pendidikan, subsidi, bantuan bencana alam dan banyak lagi yang masuk ke dalam belanja negara. Unsur lain pada APBN adalah pembiayaan. Pendeknya, pembiayaan adalah pembiayaan seluruh sektor yang menjadi kebutuhan negara secara luas. Maka secara sederhana APBN bisa diartikan sebagai kebijakan atau keputusan pemerintah untuk menentukan tahun tersebut sebesar apa uang akan didapat lalu uang itu akan digunakan untuk apa saja dan berapa jumlahnya. lalu uantuk menstabilkan langkah pembiayaan itu apa langkah yang akan ditempuh pemerintah. Lalu secara garis besar apa saja fokus pemerintah pada APBN 2018 ? Tujuan yang ingin dicapai APBN 2018 adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan dan pada akhirnya semuanya proses ini bakal bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara berkeadilan. Strategi yang ditempuh pemerintah adalah menjalankan proses pembangunan dengan cara yang lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan resiko dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dituangkan dalam kebijakan baik bidang pendapatan, belanja maupun pembiayaan, Pada APBN 2018 Pemerintah Republik Indonesia menentukan enam fokus penting yakni : Momentum perbaikan ekonomi harus terus dijaga Penerimaan negara harus terus ditingkatkan dengan tetap menjaga iklim usaha Prioritas program harus semakin fokus untuk penurunan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Pelanayanan rakyat harus semakin baik dan jaga kepercayaan rakyat melalui birokrasi yang efisien, bersih dan melayani Defisit terjaga, tambahan utang terstruktur dan hanya untuk hal-hal yang produktif Jika RAPBN 2018 makin sehat maka ekonomi makin kuat. Jangan salah, APBN tidak disusun dengan mudah melainkan butuh waktu satu tahun untuk menyelesaikan seluruh prosesnya. Dimulai dengan dari penyusunan kapasitas fiscal pada Januari-Maret 2017, lalu mengukur SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas pada 9 Mei 2017 hingga akhirnya penyerahan DIPA pada 6 Desember 2017 (lihat grafis). Begitulah proses panjang APBN disusun. Mengenai mampukah APBN 2018 menggenjot kesejahteraan, memerangi kemiskinan dan sebagainya, itu bakal berkenaan dengan komitmen seluruh bagian dari negara tercinta ini. Mari kita lihat.(ary/berdesa/dari berbagai sumber) http://baubau.lpkpd.org/berita/detail/tahun-ini-bantuan-non-tunai-berupa-beras-dan-telur- Berdesa.com – Kisah pilu warga desa yang menerima bantuan beras tak konsumsi yang berkali-kali meruap di berbagai media mungkin tak perlu lagi terjadi. Soalnya, Kementerian Sosial memastikan bakal memberikan bantuan non-tunai berupa beras dan telur pada 2018. Pemerintah bakal berusaha keras bantuan ini akan menggunakan beras dengan kualitas baik. Pernyataan itu diberikan Menteri Sosial Khofifah Endar Parawansa beberapa pekan lalu. “Bantuan ini diberikan sesuai dengan Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum lama lalu diterbitkan Kemenko PMK, beras dan telur adalah dua jenis bahan pokok yang selama ini paling banyak menyedot pengeluaran keluarga kurang mampu di Indonesia,” katanya kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu. Telur dipilih karena sangat mendukung pemenuhan kualitas gizi bagi keluarga kurang mampu. Kementerian menjamin pasokan beras yang bakal dibagikan bakal sangat memperhatikan kualitas bahan sehingga layak dikonsumsi bagi para penerima. Kementerian juga meminta proses pembagian bantuan ini melibatkan berbagai unsur pemerintah untuk turut mengawasi penyaluran bantuan bisa sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dengan kualitas beras yang terjaga. Bukan rahasia lagi, telah berulangkali muncul kasus adanya warga yang menerima beras dengan kualitas tak layak konsumsi di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu terjadi karena lemahnya pengawasan sehingga terjadi permainan di tingkat bawah. Alhasil, pemerintah mengeluarkan dana sia-sia karena bantuan yang diberikannya tidak bisa mencapai target. Itu adalah kejadian sangat merugikan sekaligus memilukan bagi warga penerima beras. Mengenai BPNT, Kementerian Sosial ingin memastikan warga penerima bantuan bisa mendapatkan beras berkualitas melalui e-warong. Cukup dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saja. Tahun 2018 ni, perluasan BPNT bakal menjadi 10 juta keluarga di seluruh Indonesia yang terbagi dalam empat tahap yaitu Januari-Februari, April-Mei, Juli-Juli, Juli-Agustus dan Oktober-November dengan masing-masing menjangkau 2,5 juta KPM pada setiap tahap. Pada tahap awal BPNT bakal dilakukan di 29 kabupaten/kota. Saat ini sudah mencakup 44 kota dan akan terus meluas hingga bisa menjangkau sebanyak 10 juta penerima di seluruh Indonesia. (adji/berdesa) http://baubau.lpkpd.org/berita/detail/bumdes-beromzet-rp-500-juta-terus-meningkat Berdesa.com – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mulai menunjukkan giginya.  Hingga November 2017 lalu sudah tercatat 50-an BUMDes memiliki omzet di atas Rp. 500 juta per tahun. Selain membuktikan mampu meraih laba besar, BUMDes juga makin mampu menciptakan lapangan kerja. BUMDes juga mulai mampu mencegah urbanisasi. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi kepada para sejumlah wartawan menyatakan, jika digarap secara serius, BUMDes bisa menyerap tenaga kerja penuh waktu. “ Ini akan berdampak pada berkurangnya urbanisasi,” katanya di sela acara  ‘BUMDes Talk Bersama’ di Solo beberapa pekan lalu. Pada acara itu berkumpul BUMDes-BUMDes yang mampu menciptakan pendapatan tinggi. Salahsatunya BUMDes Ponggok yang mencetak omzet Rp. 12 milyar setahun. Fakta ini menunjukkan BUMDes telah mulai mampu mewujudkan misinya menjadi lembaga usaha yang mampu menciptakan dua manfaat sekaligus yakni manfaat sosial sekaligus keuntungan profit. Manfaat sosial yang dimaksud adalah menciptakan unit usaha yang mampu membuka lapangan kerja di desa.  Minimnya lapangan kerja di desa adalah salahsatu masalah krusial yang membuat laju ekonomi desa menjadi lamban. Kehadiran BUMDes dengan berbagai dukungan yang diberikan negara (pemerintah) terbukti mampu menjawab masalah itu. BUMDes membuka banyak lapangan kerja terutama bagi anak-anak muda. Perkembangan BUMDes yang signifikan kini telah membuat BUMDes menjadi salahsatu magnit yang menarik bagi pemuda. Alhasil, budaya urbanisasi yang bertahun-tahun terjadi, kini berangsur-angsur berkurang. Urbanisasi adalah salahsatu yang mengakibatkan desa kekurangan SDM memadai untuk mengembang karena anak-anak muda berpendidikan tinggi dan berkemampuan unggul diserap oleh kota. Keuntungan kedua adalah keuntungan dalam bentuk profit alias uang. Sebagai lembaga usaha milik warga desa, banyaknya BUMDes dengan omzet yang besar merupakan bukti bahwa profesionalisme lembaga yang dibangun BUMDes bisa berjalan dengan baik. Soalnya selama ini berbagai pihak masih mengkawatirkan kapasitas BUMDes sebagai unit usaha. Untuk mendorong perkembangan ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan perguruan tinggi demi mendukung BUMDes. Sebagai lembaga pendidikan, Perguruan Tinggi memiliki potensi yang besar mendorong desa makin mengembang. Soalnya, lembaga ini memiliki SDM terbaik yang masih fresh dan sedang dicetak untuk mengembangkan berbagai kemampuan berbasis intelektual. Maka, bakal sangat menguntungkan bagi desa jika Perguruan Tinggi mampu mendampingi desa terutama BUMDes dalam mengembangkan ekonomi desa.Kementerian Desa saat ini juga sedang melakukan pendataan BUMDes se Indonesia.  Selain digunakan untuk membangun basis data BUMDes se-Indonesia, data itu juga bakal diarahkan menjadi jaringan data online sehingga seluruh BUMDes bakal memiliki akses secara online di seluruh Indonesia dalam mengakses berbagai kebutuhan informasi mereka. Hal ini akan memberikan daya dukung yang sangat dibutuhkan desa mengembangkan potensinya. (aryadji/berdesa)